Anggaran Rumah Tangga FKDT

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM  KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH

BAB I

MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 1

1.              Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)

2.              Warna dasar putih (kesucian perjuangan)

3.              Bintang (tingginya cita-cita kepada Allah)

4.              Padi & kapas (kesejahteraan guru dan warga diniyah)

5.              Kitab terbuka (sumber ilmu, al qur`an dan assunnah)

6.              Tangan berjabat (kekokohan silaturrahim)

7.              Pena ditengah kitab (belajar yang terus menerus)

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota FKDT terdiri dari :

1.       Anggota Biasa, yaitu penyelenggara, pengelola, dan atau pendidik (asatidz) yang masih aktif memberikan layanan pada Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang awaliyah, wustha dan ‘ulya

2.       Anggota kehormatan ialah setiap orang yang telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat Pengurus Harian FKDT.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 3

1.       Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan atau propinsi domisili calon anggota.

2.       Pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur oleh pengurus pusat.

3.       Anggota kehormatan diusulkan dalam rapat harian pengurus Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat harian pengurus propinsi dan atau rapat harian pengurus pusat. Penetapan anggota kehormatan dilakukan pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan setelah mendapatkan persetujuan dari organisasi.

BAB IV

KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota FKDT berkewajiban :

1.       Memiliki akhlaqul karimah.

2.       Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.

3.       Setia kepada organisasi.

4.       Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan organisasi.

5.       Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

6.       Mendukung dan mensukseskan program-program organisasi.

BAB V

HAK ANGGOTA

Pasal 5

Anggota FKDT berhak :

1.       Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

2.       Memperoleh pelayanan, pendidikan, pelatihan, bimbingan serta pembelaan dari organisasi.

3.       Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.

4.       Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi dan atau melaksanakan tugas lain yang diamanatkan organisasi.

5.       Mendapatkan kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan organisasi.

BAB VI

PEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 6

Pembinaan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan dalam bentuk pembinaan SDM

Pasal 7

Pembinaan terhadap Anggota Kehormatan dilakukan melalui kegiatan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi.

BAB VII

BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 8

1.       Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti keanggotaannya karena :

a.       Meninggal dunia

b.       Atas permintaan sendiri

c.       Melanggar AD/ART

2.       Pemberhentian sebagaimana ayat 1 huruf (b) dan (c) ditetapkan dengan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus ditingkatan masing-masing.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA

Pasal 9

1.       Dewan Pembina dibentuk dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.

2.       Dewan Pembina ditetapkan di masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.

3.       Dewan Pembina berkewajiban memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.

4.       Dewan Pembina berhak :

a.      Mendapatkan laporan secara periodik dari Dewan kode etik dan Pengurus.

b.      Mengambil keputusan terhadap organisasi apabila terjadi deadlock/jalan buntu roda organisasi.

BAB IX

DEWAN KODE ETIK

Pasal 10

1.         Dewan Kode Etik ditetapkan dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.

2.         Dewan Kode Etik ditetapkan oleh Dewan Pembina berdasarkan Rapat Dewan Pembina di masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.

3.         Dewan Kode Etik merupakan badan kepengawasan yang berkewajiban:

a.    Menilai, memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak, berdasarkan laporan maupun temuan, secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.

b.    Melaporkan hasil penilaian terhadap kinerja pengurus organisasi sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing kepada Dewan Pembina.

4.         Dewan Kode Etik berhak mendapatkan laporan secara periodik dari pengurus di masing-masing tingkatan.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Dewan Pengurus Pusat

Pasal 11

1.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.

2.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) terdiri dari :

a.       Ketua Umum

b.       8 (delapan) Wakil Ketua

c.       Sekretaris Umum

d.       8 (delapan) Wakil Sekretaris

e.       Bendahara Umum

f.        2 (dua) Wakil Bendahara

g.       Departemen-departemen

h.       Lembaga-lembaga.

3.       Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

4.       Kepengurusan Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) di sahkan dengan Akta Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM.

5.       Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 12

1.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat provinsi baik kedalam maupun keluar.

2.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri paling sedikit lima DPC-FKDT.

3.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) terdiri dari :

a.       Ketua

b.       6 (enam) Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.       6 (enam) Wakil sekretaris

e.       Bendahara

f.        Wakil bendahara

g.       Departemen-departemen

h.       Lembaga-lembaga

4.       Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

5.       Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT)  disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT).

6.       Dalam hal ayat (2) di atas tidak terpenuhi, Pengurus Harian DPP dapat membentuk pelaksana harian kepengurusan di provinsi.

7.       Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 13

1.       Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) adalah pengurus Kabupaten/Kota yang menerima amanat Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar.

2.       Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) dapat dibentuk ditiap kabupaten/kota dimana telah berdiri paling sedikit 3 (tiga) kecamatan.

3.       Pengurus kabupaten/kota terdiri dari :

a.       Ketua

b.       4 (empat) wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.       4 (empat) Wakil sekretaris

e.       Bendahara

f.        Wakil Bendahara

g.       Departemen-Departemen

h.       Lembaga-lembaga

4.       Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

5.       Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) disahkan dan ditetapkan  oleh Dewan Pengurus Wilayah  (DPW-FKDT).

6.       Pengurus Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT).

Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 14

1.    Pengurus Harian Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah Anak Cabang untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam maupun keluar.

2.    Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di daerah Kecamatan.

3.    Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari :

a.         Ketua

b.         2 ( dua ) Wakil Ketua

c.         Sekretaris

d.         2 ( dua ) Wakil Sekretaris

e.         Bendahara

f.           Wakil Bendahara

g.         Departemen-departemen

4.       Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)

BAB XI

MASA BAKTI

Pasal 15

1.   Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

2.   Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti

3.   Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

4.   Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

BAB XII

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 16

Seorang anggota FKDT dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Anak Cabang dengan syarat :

1.   Berprestasi, berdedikasi dan loyal kepada organisasi.

2.   Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

3.   Berakhlaqul karimah.

BAB XIII

KEWAJIBAN PENGURUS

Kewajiban Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Pasal 17

Dewan Pengurus Pusat berkewajiban :

1.         Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Munas, keputusan organisasi.

2.         Melaksanakan Munas.

3.         Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.

4.         Mengesahkan dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Menentukan kebijakan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi.

6.         Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

7.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Pasal 18

Dewan Pengurus wilayah berkewajiban :

1.         Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan musyawarah wilayah, dan raker wilayah.

2.         Melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil).

3.         Mengesahkan dan menetapkan pengurus Cabang.

4.         Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.

5.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Cabang

Pasal 19

Dewan Pengurus Cabang berkewajiban :

1.         Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.

2.         Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)

3.         Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang

4.         Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang (Muscab).

5.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 20

Dewan Pengurus Anak Cabang berkewajiban :

1.         Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.

2.         Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)

3.         Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang (Musancab).

4.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

5.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

BAB XIV

HAK PENGURUS

Hak Dewan Pengurus Pusat

Pasal 21

Dewan Pengurus Pusat berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi tingkat pusat.

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Wilayah se Indonesia

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Wilayah yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Menerbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk anggota biasa dan anggota kehormatan.

Hak Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 22

Dewan Pengurus Wilayah berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Cabang se Provinsi

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Cabang.

5.         Merekomendasikan data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Pusat.

Hak Dewan Pengurus Cabang

Pasal 23

Dewan Pengurus Cabang berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Cabang

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota.

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Anak Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota

5.         Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Hak Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 24

Dewan Pengurus Anak Cabang berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Anak Cabang

2.         Mengusulkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Cabang.

BAB XV

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 25

1.         Dewan Pengurus Pusat dapat dibekukan melalui Munaslub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

2.         Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah melalui Muswilub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

3.         Dewan Pengurus Wilayah dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang melalui Muscablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

4.         Dewan Pengurus Cabang dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui Musancablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

5.         Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

6.         Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun AD/ART organisasi, antara lain :

a.         Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1)       Melanggar AD/ART Organisasi (tidak melaksanakan Munas/Muskernas/Rakernas/Rakornas, dan laporan pertanggungjawaban).

2)       Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

b.    Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1)         AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Muswil/Muskerwil/Rakerwil/Rakorwil, dan laporan pertanggungjawaban).

2)         Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

c.    Dewan Pengurus Cabang (DPC)

1)       AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Muscab/Muskercab/Rakercab/Rakorcab, dan laporan pertanggungjawaban).

2)       Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)

1)         AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Musancab/Muskerancab/Rakerancab/Rakorancab, dan laporan pertanggungjawaban).

2)         Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

BAB XVI

PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 26

1.         Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.

2.         Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui pertimbangan dari Dewan Pembina.

BAB XVII

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

1.         Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno sampai diselenggarakannya Munas, Muswil, Muscab dan Musancab.

2.         Tata cara pengisian kekosongan jabatan akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB XVIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

1.         Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi:

a.     Tingkat Pusat: Munas, Munaslub, Rakernas, Rakornas, dan Rapimnas.

b.     Tingkat Wilayah: Muswil, Muswilub, Rakerwil, Rakorwil dan Rapimwil.

c.     Tingkat Cabang: Muscab, Muscablub, Rakercab, Rakorcab dan Rapimcab.

d.     Tingkat Anak Cabang: Musancab, Musancablub, Rakerancab, Rakorancab, dan Rapimancab.

2.         Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi, meliputi : rapat harian, rapat pleno, dan rapat departemen/lembaga.

Musyawarah Nasional (Munas)

Pasal 29

1.         Munas sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2.         Munas diselenggarakan untuk :

a.     Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat.

b.     Menetapkan program umum organisasi.

c.     Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

d.     Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, pendidikan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

3.         Munas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

4.         Munas dihadiri oleh :

a.     Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.     Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.     Dewan Pengurus Pusat

d.     Dewan Pengurus Wilayah

e.     Dewan Pengurus Cabang

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang yang sah.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

d.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus, memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Munas dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat dengan pengesahan sidang pleno Munas.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

Pasal 30

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.         Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.         Usulan Dewan Pengurus Pusat

c.    Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Munaslub dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

b.    Pengurus Pusat

c.    Pengurus Wilayah

d.    Pengurus Cabang, dan

e.    Undangan yang ditetapkan panitia

3.         Munaslub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Pusat.

4.         Munaslub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Hak suara dalam Munaslub diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

d.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Munaslub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Munaslub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Pasal 31

1.         Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rakernas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rakernas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakernas diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakernas dihadiri oleh :

a.     Dewan Pengurus Pusat

b.     Dewan Pengurus Wilayah

c.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Pasal 32

1.         Rakornas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rakornas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rakornas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakornas diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakornas dihadiri oleh :

a.     Dewan Pengurus Pusat

b.     Dewan Pengurus Wilayah

c.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)

Pasal 33

1.         Rapimnas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rapimnas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rapimnas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimnas diadakan untuk :

a.    Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.    Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Munas dan atau Munaslub.

c.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimnas dihadiri oleh :

a.     Dewan Pengurus Pusat

b.     Dewan Pengurus Wilayah

c.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Wilayah (Muswil)

Pasal 34

1.       Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah.

2.       Musyawarah Wilayah diadakan untuk :

a.     Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.

b.     Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah.

c.     Memilih Dewan Pengurus Wilayah.

3.       Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

4.         Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

a.     Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.     Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.     Dewan Pengurus Wilayah

d.     Dewan Pengurus Cabang.

e.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Muswil dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Cabang yang sah.

6.       Hak suara diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara.

d.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.       Tata Tertib Muswil dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan pengesahan sidang pleno Muswil.

8.       Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub)

Pasal 35

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.    Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.    Usulan Dewan Pengurus Wilayah

c.    Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Muswilub dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.    Dewan Pengurus Pusat

d.    Dewan Pengurus Wilayah

e.    Dewan Pengurus Cabang

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus.

3.         Muswilub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Wilayah.

4.         Muswilub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

5.         Hak suara dalam Muswilub diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara

d.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih

e.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Muswilub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Muswilub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)

Pasal 36

1.         Rakerwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rakerwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rakerwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakerwil diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakerwil dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Wilayah

b.    Dewan Pengurus Cabang

c.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)

Pasal 37

1.         Rakorwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rakorwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rakorwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorwil diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorwil dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Wilayah

b.    Dewan Pengurus Cabang

c.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil)

Pasal 38

1.         Rapimwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rapimwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rapimwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimwil diadakan untuk :

a.    Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.    Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muswil dan atau Muswilub.

c.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimwil dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Wilayah

b.    Dewan Pengurus Cabang

c.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Cabang (Muscab)

Pasal 39

1.         Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Musyawarah Cabang diadakan untuk :

a.    Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang.

b.    Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Cabang.

c.    Memilih Dewan Pengurus Cabang.

3.         Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

4.         Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.    Dewan Pengurus Wilayah

d.    Dewan Pengurus Cabang.

e.    Dewan Pengurus Anak Cabang

f. Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Muscab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.

d.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.    Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Muscab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Cabang dengan pengesahan Muscab.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)

Pasal 40

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah CabangLuar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.    Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.    Usulan Dewan Pengurus Cabang

c.    Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Muscablub dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.    Dewan Pengurus Wilayah

d.    Dewan Pengurus Cabang

e.    Dewan Pengurus Anak Cabang

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus.

3.         Muswil diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Cabang.

4.         Muscablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.

5.         Hak suara, memilih dan dipilih dalam Muscablub diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.

d.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.    Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Muscablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Muscablub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

Pasal 41

1.         Rakercab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rakercab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rakercab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakercab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakercab dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Cabang

b.    Dewan Pengurus Anak Cabang

c.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab)

Pasal 42

1.         Rakorcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rakorcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rakorcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorcab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorwil dihadiri oleh :

a.     Dewan Pengurus Cabang

b.     Dewan Pengurus Anak Cabang

c.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)

Pasal 43

1.         Rapimcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rapimcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rapimcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimcab diadakan untuk :

a.    Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.    Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muscab dan atau Muscablub.

c.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimcab dihadiri oleh :

a.     Dewan Pengurus Cabang

b.     Dewan Pengurus Anak Cabang

c.     Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Anak Cabang (Musancab)

Pasal 44

1.         Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :

a.    Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang.

b.    Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Anak Cabang.

c.    Memilih Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Musancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

4.         Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.    Dewan Pengurus Cabang.

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang.

e.    Utusan Madrasah Diniyah.

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Musancab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.    Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Musancab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dengan pengesahan sidang pleno Musancab.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub)

Pasal 45

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.    Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.    Usulan Dewan Pengurus Anak Cabang

c.    Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Musancablub dihadiri oleh :

a.    Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.    Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.    Dewan Pengurus Cabang

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang

e.    Utusan Madrasah Diniyah

f.      Undangan yang ditetapkan panitia.

3.         Musancablub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Anak Cabang.

4.         Musancablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.

5.         Hak suara dalam Musancablub diatur sebagai berikut :

a.    Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.    Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.    Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.

e.    Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan memilih.

f.      Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Musancablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Musancablub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab)

Pasal 46

1.         Rakerancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rakerancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rakerancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakerancab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakerancab dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Cabang

b.    Dewan Pengurus Anak Cabang

c.    Utusan Madrasah Diniyah

d.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab)

Pasal 47

1.         Rakorancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rakorancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rakorancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorancab dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Cabang

b.    Dewan Pengurus Anak Cabang

c.    Utusan Madrasah Diniyah

d.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab)

Pasal 48

1.         Rapimancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rapimancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rapimancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimancab dihadiri oleh :

a.    Dewan Pengurus Cabang

b.    Dewan Pengurus Anak Cabang

c.    Utusan Madrasah Diniyah

d.    Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat-Rapat Lain

Pasal 49

1.         Rapat pleno adalah rapat pengurus FKDT untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.

2.         Rapat harian adalah rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

3.         Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.

BAB XIX

QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 50

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni yang dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 51

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 52

1.         Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

2.         Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XX

KEUANGAN

Pasal 53

Keuangan organisasi di dapat dari :

1.         Iuran anggota

2.         Sumbangan dari para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta yang halal dan tidak mengikat organisasi.

3.         Usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, aturan organisasi dan atau hukum negara.

BAB XXI

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 54

1.         Tata cara pemilihan ketua diatur dalam Tata Tertib Pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT berdasarkan musyawarah-mufakat, adil dan demokratis.

2.         Pembentukan pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT dilakukan oleh Ketua teripilih dan dibantu Tim Formatur yang dipilih oleh permusyawaratan.

BAB XXII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 55

1.         Pembubaran organisasi dapat diterima apabila diusulkan secara tertulis kepada Dewan Pembina Pusat sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Pembahasan pembubaran organisasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diterima melalui Munas.

3.         Pembubaran organisasi dilaksanakan di hadapan badan hukum (notaris).

BAB XXIII

P E N U T U P

Pasal 56

1.         Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.

2.         Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Munas dan atau Munaslub.

3.         Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di            : Jakarta

Pada tanggal  : 15 Februari 2014